Endah Sulistiowati (Dir. Muslimah Voice)
Pembangunan infrastruktur Kabupaten Kediri kian semakin melejit dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Karenanya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengajak masyarakat untuk ikut mensukseskan pembangunan yang saat ini terus berlangsung.
Melejitnya pembangunan tersebut ditandai dengan pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati tahap pertama yang menelan anggaran sekitar Rp149 miliar. Bangunan fisik stadion yang dibangun mulai tahun 2023 itu diperuntukkan sebagai kawasan multifungsi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Erfin Fatoni mengatakan, pembangunan stadion pada tahap kedua yang menelan anggaran Rp75 miliar itu akan dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). (https://kediritangguh.co/tiga-tahun-menjabat-mas-dhito-berhasil-bangun-sejumlah-infrastruktur-sarana-publik-di-kabupaten-kediri/)
Gencarnya Pembangunan Apakah Murni untuk Rakyat?
Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. Sayang ada beberapa hal yang dilupakan pemerintah, yaitu kurang memperhatikan kebutuhan rakyat. Memang sepertinya tujuan dari pembangunan stadion itu adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun yang jadi pertanyaan berapa persen rakyat yang ditingkatkan ekonominya?
Belum lagi efek samping dari pembangunan, seperti pembebasan lahan, relokasi, dan juga amdal yang sering kali dikesampingkan. Ini akan menjadi efek domino di masyarakat.
Dengan banyaknya dana yang digelontorkan seharusnya pemerintah lebih mendahulukan pembangunan yang lebih penting dan genting. Apalagi di beberapa tempat di Kediri ada bangunan yang justru mangkrak atau digunakan tidak sesuai tujuan awal dibangunnya.
Yang terjadi di daerah tidak hanya di Kediri, begitulah realitasnya. Pembangunan infrastruktur dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi. Padahal jauh panggang dari api. Sangat jelas sekali apa yang dikejar dalam setiap pembangunan, yaitu keuntungan. Bukan lagi pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa pembangunan saat ini sejalan dengan paham kapitalisme yang bercokol di Indonesia. Kapitalisme menggariskan bahwa pembangunan ditujukan untuk meraih pertumbuhan ekonomi, sebuah indikator kesejahteraan palsu yang tidak mencerminkan kesejahteraan hakiki rakyat. Sistem ini juga yang memberi peluang para pemilik modal menguasai ekonomi, bahkan demokrasi melegalkan perampokan kekayaan alam milik rakyat dan perampasan ruang hidup.
Pembangunan Infrastruktur dalam Islam
Islam sebagai sistem yang paripurna memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana infrastruktur dibangun. Tujuan pembangunan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, bukan hanya sekelompok orang saja.
Islam dengan sistem Khilafah akan mengkaji tentang pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat bukan proyek yang menguntungkan bagi investor saja.
Maka dari itu Khalifah sebagai pemimpin negara akan mengutus para ahli untuk memetakan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan rakyat dan membuat skala prioritas (kedaruratan, mendesak, dan penting). Sehingga perlu dikaji dari seluruh aspek agar bisa dipastikan apakah pembangunan berdampak negatif atau tidak di tengah masyarakat.
Pun masalah pembiayaannya, akan diambil sepenuhnya dari Baitul Mal, sehingga pihak swasta tidak akan mendapatkan keuntungan. Jikalau ada individu rakyat yang mau membantu maka tanpa ada kompensasi apapun karena bantuan akan dinilai sebagai wakaf atau shodaqoh. Sehingga dengan mekanisme yang terstruktur, pembangunan infrastruktur tidak ngawur. Melainkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wallahua'lam. []
Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. Sayang ada beberapa hal yang dilupakan pemerintah, yaitu kurang memperhatikan kebutuhan rakyat. Memang sepertinya tujuan dari pembangunan stadion itu adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun yang jadi pertanyaan berapa persen rakyat yang ditingkatkan ekonominya?
Belum lagi efek samping dari pembangunan, seperti pembebasan lahan, relokasi, dan juga amdal yang sering kali dikesampingkan. Ini akan menjadi efek domino di masyarakat.
Dengan banyaknya dana yang digelontorkan seharusnya pemerintah lebih mendahulukan pembangunan yang lebih penting dan genting. Apalagi di beberapa tempat di Kediri ada bangunan yang justru mangkrak atau digunakan tidak sesuai tujuan awal dibangunnya.
Yang terjadi di daerah tidak hanya di Kediri, begitulah realitasnya. Pembangunan infrastruktur dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi. Padahal jauh panggang dari api. Sangat jelas sekali apa yang dikejar dalam setiap pembangunan, yaitu keuntungan. Bukan lagi pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa pembangunan saat ini sejalan dengan paham kapitalisme yang bercokol di Indonesia. Kapitalisme menggariskan bahwa pembangunan ditujukan untuk meraih pertumbuhan ekonomi, sebuah indikator kesejahteraan palsu yang tidak mencerminkan kesejahteraan hakiki rakyat. Sistem ini juga yang memberi peluang para pemilik modal menguasai ekonomi, bahkan demokrasi melegalkan perampokan kekayaan alam milik rakyat dan perampasan ruang hidup.
Pembangunan Infrastruktur dalam Islam
Islam sebagai sistem yang paripurna memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana infrastruktur dibangun. Tujuan pembangunan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, bukan hanya sekelompok orang saja.
Islam dengan sistem Khilafah akan mengkaji tentang pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat bukan proyek yang menguntungkan bagi investor saja.
Maka dari itu Khalifah sebagai pemimpin negara akan mengutus para ahli untuk memetakan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan rakyat dan membuat skala prioritas (kedaruratan, mendesak, dan penting). Sehingga perlu dikaji dari seluruh aspek agar bisa dipastikan apakah pembangunan berdampak negatif atau tidak di tengah masyarakat.
Pun masalah pembiayaannya, akan diambil sepenuhnya dari Baitul Mal, sehingga pihak swasta tidak akan mendapatkan keuntungan. Jikalau ada individu rakyat yang mau membantu maka tanpa ada kompensasi apapun karena bantuan akan dinilai sebagai wakaf atau shodaqoh. Sehingga dengan mekanisme yang terstruktur, pembangunan infrastruktur tidak ngawur. Melainkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wallahua'lam. []