Oleh Ita Ummu Firdaus
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, Kemenkes akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat perihal pemecatan 249 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).Persoalan upah rendah bukan hanya terjadi pada nakes, di bidang lain pun sama, seperti guru honorer, buruh pabrik, buruh tani, dan sebagainya. Oleh karena itu, persoalan upah harus segera diatasi agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
Nasib para nakes kembali menjadi sorotan usai Bupati Manggarai, NTT, Herybertus G.L. Nabit, memecat 249 nakes non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemecatan tersebut dilakukan setelah ratusan nakes non-ASN tersebut berdemonstrasi menuntut perpanjangan kontrak kerja dan kenaikan upah. Herybertus menganggap aksi tersebut sebagai bentuk ketakdisiplinan dan ketakloyalan bawahan pada atasan.
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir mengatakan bahwa ratusan nakes yang berdatangan bukan untuk berdemonstrasi, melainkan hanya ingin berdialog dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD. Permintaan mereka tidak berlebihan, mereka hanya minta gajinya dinaikkan dari Rp600 ribu sebab sangat jauh dari UMR NTT (sekitar Rp 2 juta lebih).
Masir pun mendapat informasi bahwa para nakes yang dipecat per 1 April 2024 tersebut ternyata mereka belum digaji sejak Januari 2024, bahkan ada yang bekerja secara sukarela selama dua tahun alias bekerja tanpa dibayar. Masuk 2012 tanpa digaji, 2014 digaji Rp400 ribu per bulan, lalu naik menjadi Rp600 ribu per bulan, dan hingga kini masih belum diangkat menjadi ASN. (Viva News, 14-4-2024).
Sebenarnya, para nakes yang merana bukan hanya terjadi di Manggarai NTT, di wilayah lain pun banyak yang bernasib sama. Menurut Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), fenomena upah rendah pada nakes memang masih menjadi PR bangsa. Masih ada 34,5% nakes dan tenaga kerja medis yang mendapat gaji di bawah UMR. Secara nasional satu dari tiga pegawai Puskesmas digaji di bawah UMR.
Jika mau hitung-hitungan balas jasa, para nakes—terutama para perawatnya—adalah orang yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan para pasien. Saat Covid-19 misalnya, mereka bekerja siang malam dengan risiko yang amat besar. Hingga kini pun mereka harus bekerja dengan ancaman penyakit menular kapan saja. Beban dan risiko kerja sungguh tidak sebanding dengan gaji yang didapat.
Dana lagi-lagi menjadi alasan klasik penyebab gaji para nakes jauh di bawah UMR. Pemerintah setempat sering kali kekurangan dana untuk menggaji para honorer, padahal jika dicermati, kecilnya gaji nakes akan sangat berdampak pada menurunnya efektivitas dan inisiatif kerja. Para nakes akan mencari kerja sampingan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal demikian tentu akan menjadikan kualitas pelayanan kian menurun.
Persoalan upah rendah bukan hanya terjadi pada nakes, di bidang lain pun sama, seperti guru honorer, buruh pabrik, buruh tani, dan lainnya.
"Kami coba koordinasikan untuk mengetahui permasalahannya," ujar Siti Nadia saat dihubungi, Kamis, 11 April 2024. (EMPO.COM, Jakarta)
Siti mengatakan, Kemenkes sudah membuat standar jumlah nakes di setiap Rumah Sakit dan Puskesmas. Seharusnya, Dinas Kesehatan setempat mempertimbangkan hal itu. Namun, Siti mengatakan, masalah ini sebetulnya kewenangan pemerintah daerah.
"Tapi ini masalah Aparatur Sipil Negara di daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat," kata Siti. Bupati Manggarai, Herybertus GL Nabit, memecat sebanyak 249 nakes. Para nakes itu tidak diperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024.
Persoalan upah rendah bukan hanya terjadi pada nakes, di bidang lain pun sama, seperti guru honorer, buruh pabrik, buruh tani, dan sebagainya. Oleh karena itu, persoalan upah harus segera diatasi agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
Kapitalisme Bertanggung Jawab atas Nasib Nakes yang Kian Tidak Beres
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir mengatakan bahwa ratusan nakes yang berdatangan bukan untuk berdemonstrasi, melainkan hanya ingin berdialog dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD. Permintaan mereka tidak berlebihan, mereka hanya minta gajinya dinaikkan dari Rp600 ribu sebab sangat jauh dari UMR NTT (sekitar Rp 2 juta lebih).
Masir pun mendapat informasi bahwa para nakes yang dipecat per 1 April 2024 tersebut ternyata mereka belum digaji sejak Januari 2024, bahkan ada yang bekerja secara sukarela selama dua tahun alias bekerja tanpa dibayar. Masuk 2012 tanpa digaji, 2014 digaji Rp400 ribu per bulan, lalu naik menjadi Rp600 ribu per bulan, dan hingga kini masih belum diangkat menjadi ASN. (Viva News, 14-4-2024).
Sebenarnya, para nakes yang merana bukan hanya terjadi di Manggarai NTT, di wilayah lain pun banyak yang bernasib sama. Menurut Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), fenomena upah rendah pada nakes memang masih menjadi PR bangsa. Masih ada 34,5% nakes dan tenaga kerja medis yang mendapat gaji di bawah UMR. Secara nasional satu dari tiga pegawai Puskesmas digaji di bawah UMR.
Jika mau hitung-hitungan balas jasa, para nakes terutama para perawatnya—adalah orang yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan para pasien. Saat Covid-19 misalnya, mereka bekerja siang malam dengan risiko yang amat besar. Hingga kini pun mereka harus bekerja dengan ancaman penyakit menular kapan saja. Beban dan risiko kerja sungguh tidak sebanding dengan gaji yang didapat.
Dana lagi-lagi menjadi alasan klasik penyebab gaji para nakes jauh di bawah UMR. Pemerintah setempat sering kali kekurangan dana untuk menggaji para honorer, padahal jika dicermati, kecilnya gaji nakes akan sangat berdampak pada menurunnya efektivitas dan inisiatif kerja. Para nakes akan mencari kerja sampingan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal demikian tentu akan menjadikan kualitas pelayanan kian menurun.
Persoalan upah rendah bukan hanya terjadi pada nakes, di bidang lain pun sama, seperti guru honorer, buruh pabrik, buruh tani, dan sebagainya. Mereka bekerja bagai kuda, tetapi upah yang didapat tidak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. Oleh karena itu, persoalan upah harus segera diatasi agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
Kapitalisme Memiskinkan Negara
Persoalan klasik pemerintah kekurangan dana dalam menggaji para nakes sebenarnya merupakan dampak dari penerapan sistem kehidupan kapitalisme. Dikatakan demikian sebab sistem inilah yang menyebabkan negara miskin hingga tidak bisa menggaji para pegawainya. Bagaimana tidak miskin? Sistem ini membolehkan siapa pun mengelola SDA, sedangkan jika SDA dikelola oleh swasta apalagi asing, tentu keuntungan besar akan masuk pada kantong mereka,sungguh miris degan sistem hari ini.
Misalnya di NTT, di sana terkenal berlimpah logam mangan. Bukan hanya itu, emas, batu bara, nikel, tembaga, dll. ada di sana. Namun sayangnya, semua SDA dikelola oleh asing sehingga kebermanfaatannya tidak dirasakan oleh rakyat.ibarat rakyat hanya gigit jari. Andai saja semua itu dikelola pemerintah, niscaya bukan hanya gaji nakes saja yang beres, kemiskinan yang melanda NTT pun akan segera usai dan sejahtera.
Selain pengelolaan SDA diserahkan pada swasta, sistem kapitalisme pun menjadikan pemimpinnya mandul dalam mengurusi urusan umat. Dalam sistem ini, posisi penguasa hanya sebagai regulator yang bertugas untuk menjaga hubungan timbal balik antara pengusaha dan rakyat. Mereka tidak memiliki visi untuk menyejahterakan rakyatnya sungguh sangat luar biasa pemikiran mereka apa yang di inginkan nya,mereka tidak perduli degan rakyatnya.
Apalagi di dalam sistem politik demokrasi yang hanya melahirkan penguasa oligarki yang mementingkan sesama mereka. Alhasil, sering kita temukan penguasa yang justru melindungi kepentingan para pengusaha dan mengabaikan hak rakyatnya. Jadi Jangan heran jika banyak penguasa yang tidak empati pada rakyatnya yang kesusahan hingga mati kelaparan, dan mereka tidak memperdulikan nya.
Kesehatan dalam Islam
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang mengabaikan hak rakyatnya, sistem Islam sangat memperhatikan hak rakyat, termasuk hak kesehatan yang di jamin oleh negara. Jaminan hidup sejahtera dalam Islam bisa terwujud salah satunya dengan aturan kepemilikan yang jelas. Aturan kepemilikan menjadikan SDA melimpah haram dikelola apalagi dimiliki oleh individu.
Walhasil, jika dalam sistem pemerintahan Khilafah, negara wajib mengelola SDA dan memberikan hasilnya pada rakyat, baik dalam bentuk SDA yang bisa langsung dikonsumsi ataupun dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum, seperti RS dan lainnya. Ini karena SDA sejatinya adalah milik rakyat yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang,dan individu.
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Dari pengaturan kepemilikan saja, persoalan upah rendah bisa teratasi sebab pemasukan negara akan sangat melimpah dari hasil kekayaan alam. Bukan hanya upah yang tinggi bagi nakes, tetapi juga fasilitas kesehatan yang mumpuni dan merata akan ada di seluruh wilayah. Inilah kekuatan Baitul mal yang tidak dimiliki oleh sistem hari ini.di dalam islam harus ada Baitul mal.
Selain kepemilikan, Islam pun memposisikan penguasa sebagai raa’in dan junnah, yaitu pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Alhasil, seluruh urusan rakyat yang bertanggung jawab adalah penguasa dan negara, Terlebih kebutuhan pokok, seperti kesehatan, maka negara akan menjamin rakyatnya untuk bisa hidup sehat.dan mensejahterakan rakyatnya.
Puskesmas akan tersebar merata dengan kualitas terbaik hingga desa-desa beserta tenaga medis dan tenaga kesehatannya. Upah sepadan akan diberlakukan dan penguasa akan memperlakukan rakyatnya dengan sebaik-baik pelayanan seorang pelayan pada tuannya. Begitu pun sistem kesehatan tidak akan di bawah kendali swasta.
Rumah sakit besar dan kecil dari kota hingga desa di bawah kontrol negara. Alhasil, negara akan bisa memastikan seluruh rakyatnya mendapatkan pelayanan yang sama. Negara juga akan memastikan seluruh rakyatnya hidup dengan layak, dan sehat, mereka mampu mengakses rumah yang layak, mengakses air bersih, lingkungan dengan sanitasi yang baik. Termasuk menjamin pangan yang beredar di tengah masyarakat haruslah yang bergizi kaya akan nutrisi.
Nasib nakes yang kian tidak beres merupakan konsekuensi diterapkannya sistem kehidupan kapitalisme. Sistem ini memiskinkan negara karena membolehkan siapa pun mengelola SDA, termasuk swasta asing. Sistem ini pun menjadikan penguasanya tidak peduli pada nasib rakyatnya.
Oleh karena itu, beralih pada sistem Islam yang menjamin pengelolaan SDA dilakukan sepenuhnya oleh negara akan menjadikan seluruh rakyat sejahtera. Sistem Islam juga akan menjadikan penguasa mengurusi umat dengan sepenuh hati. Dan jaminan bagi rakyatnya seutuhnya yang akan terjamin buat semuanya umat. Inilah jaminan kehidupan berkualitas pada manusia yang tidak dimiliki oleh sistem mana pun selain Islam.hanya sistem islam lah yang mampu menjamin atas segalanya.
Wallahu'alam bishshawab.[]